Penyuluhan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Masyarakat Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh LKBH FH UPH

Rizky Pratama Putra Karo Karo

Abstract


Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) memiliki manfaat bagi aktivitas kehidupan manusia. Indonesia dan negara lain di dunia masih mengalami pandemi Covid-19. Pekerjaan, komunikasi, belajar, dan hal lainnya dilakukan secara online ataupun secara kombinasi dengan protokol kesehatan ketat untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (LKBH FH UPH) melakukan pengabdian masyarakat dengan tujuan untuk memberikan edukasi hukum bagi perwakilan masyarakat Kota Tangerang, yang diselenggarakan di Aula Kelurahan Cibodas Baru,  Kecamatan Cibodas. Metode pelaksanaan yakni dilakukan 3 (tiga) tahap. Tahap pertama, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang menjalin komunikasi dengan LKBH FH UPH untuk melakukan penyuluhan. Kedua, tahap pelaksanaan yakni LKBH FH UPH menjadi mitra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang untuk memberikan edukasi hukum berupa penyuluhan kepada perwakilan masyarakat Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Ketiga, tahap evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan yakni perwakilan masyarakat Kota Tangerang setiap Kecamatan, yang diselenggarakan di Aula Kelurahan Cibodas telah memiliki pengetahuan tentang UU ITE, dan proses pendampingan warga yang sedang menghadapi kasus UU ITE, serta diharapkan perwakilan warga dapat memberitahukan ke warga di tingkat RT/RW. Saran kegiatan bahwa agar penyuluhan dilakukan secara rutin terjadwal.

 

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, UU ITE, Pemerintah Kota Tangerang, LKBH FH UPH


Full Text:

PDF

References


Pemerintah Kota Tangerang, https://tangerangkota.go.id/pemerintah diakses tanggal 10 April 2022

Prasetyo, Teguh. Pengantar Hukum Indonesia, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021). Hlm. 315.

Winarta, Frans Hendra. Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011). Hlm. 57-59.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Laporan Akhir Peneliitan Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010).

Karo Karo, Rizky. "Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana." Karawaci: Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan (2019).

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana, (Depok: RajaGrafindo, 2014), hlm.1-3.

Budianto, Agus. “Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan.” Law Review Volume XXI, 3: 389-407

Winarta, Frans Hendra. Advokat Indonesia. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 28-30.

Budianto, Agus. "Formalin Dalam Kajian Undang-Undang Kesehatan; Undang-Undang Pangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Formalin In Health, Food And Consumer Protection Laws Studies." Jurnal Legislasi Indonesia 8, no. 1 (2018): 151-172.

Waileruny, Serlly, and Rizky PP Karo Karo. "UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT." Jurnal Kajian Lemhannas RI 9, no. 1 (2021): 605-624.

Sari, V. E. P. (2014). Hak Bereproduksi Pasangan Suami Istri Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Ginting, Jamin. "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." Law Review 19.3 (2020): 246-267.

Rastati, Ranny. "Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku." Jurnal Sosioteknologi, vol. 15, no. 2, 2016, pp. 169-186.

Reppy, Daryl A. "Cyber-bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Lex Privatum, vol. 4, no. 7, 2016.

Rahmawati, Nur, et al. "Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah melalui Media Sosial dalam Perspektif UU Ite." Widya Pranata Hukum, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 62-75.

Sari, Vincensia Esti Purnama. "Hak Bereproduksi Pasangan Suami Istri Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." (2014).

Vincensia Esti P. S, Serlly Waileruny, & Rizky P. P. Karo Karo. (2021). UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT. Jurnal Lemhannas RI, 9(1), 605-624. Retrieved from http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/212




DOI: https://doi.org/10.52643/pamas.v7i1.1821

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (Pamas)

 

         

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.